Sebuah video yang memperlihatkan suasana sepi di RSUD Husni Thamrin Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, viral di media sosial. Video tersebut menampilkan kondisi rumah sakit yang tidak ada tenaga kesehatan (nakes) yang berjaga, padahal terdapat calon pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Dalam video yang beredar, perekam video mengungkapkan kekecewaannya karena tidak ada petugas medis yang hadir untuk menangani pasien yang dibawa. "Ini bawa orang tua, cuma rumah sakit, RS Husni Thamrin tak ada orang," ujarnya. Ia juga menambahkan, "Di IGD pun tak ada satu pun manusia dari tadi dipanggil. Inilah kondisi RSUD tak ada satu pun manusia. Padahal bawa pasien emergency." Narasi ini menggambarkan betapa pentingnya kehadiran tenaga medis dalam situasi darurat dan bagaimana ketiadaan mereka dapat membahayakan nyawa pasien.
Menanggapi viralnya video tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) segera mengambil tindakan tegas. Kepala Dinkes Sumut, Faisal Hasrimy, menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pihak RSUD Husni Thamrin. "Jadi surat kami sudah kami layangkan ke sana sudah kami berikan surat teguran," kata Faisal kepada kumparan, Senin (18/8). Langkah ini menunjukkan keseriusan Dinkes Sumut dalam menangani masalah tersebut dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Selain memberikan teguran, Dinkes Sumut juga meminta agar Kepala Dinkes Mandailing Natal (Madina) melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik. "Jadi untuk punishment dari Kadinkes (Madina) itu sudah dia lakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak menjalankan tugas dengan baik," jelas Faisal. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari kasus ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina melakukan restrukturisasi terhadap sejumlah pejabat di RSUD Husni Thamrin. Menurut data yang diterima kumparan, terdapat empat pejabat yang diganti, mulai dari direktur hingga kepala seksi pelayanan. Faisal Hasrimy menjelaskan bahwa restrukturisasi ini merupakan kewenangan Pemkab Madina, sementara pihaknya di provinsi hanya memberikan pembinaan. "Ini kan kewenangan mereka. Kapasitas kita di provinsi memberikan pembinaan," ujarnya.
Faisal juga menegaskan bahwa Dinkes Sumut memiliki kendali terhadap pelayanan mutu seluruh rumah sakit di Sumatera Utara. "Kendali pelayanan mutu ada di kita untuk seluruh RS yang ada di Sumut. Fungsi pengawasan itulah yang kita laksanakan hari ini, kita surati Dinkes Madina," jelasnya. Hal ini menunjukkan komitmen Dinkes Sumut dalam menjaga standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayahnya.
Kepala Dinkes Madina, Faisal Situmorang, menjelaskan bahwa restrukturisasi pejabat RSUD Husni Thamrin merupakan respons dari kepala daerah terhadap kelalaian manajemen rumah sakit. "Itu tindak lanjut dari kepala daerah tentunya respons daripada kelalaian manajemen. Itu dilakukan itu," katanya. Ia juga menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut, Bupati Madina menghubungi inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap manajemen rumah sakit.
Namun, Faisal Situmorang tidak mengetahui secara pasti sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas saat kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pihak rumah sakit, sementara pihaknya hanya melakukan pengawasan. "Itu RS di bawah pengawasan kita. Nah, kita juga melakukan pengawasan itu setiap tahun namun kalau ke bawah (ke pekerja), manajerial, direktur ke bawah untuk pembinaan ke staf seperti itu," tegasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan tenaga medis yang memadai dan berkualitas merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan dinas kesehatan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan memiliki sumber daya manusia yang cukup dan terlatih.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara melaporkan jika mereka mengalami pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan dari fasilitas kesehatan. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat terus meningkat.
Kasus RSUD Husni Thamrin ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah, dinas kesehatan, manajemen rumah sakit, dan tenaga kesehatan perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketersediaan tenaga medis yang memadai, pelayanan yang berkualitas, dan pengawasan yang ketat merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal.
Dampak dari kejadian ini sangat luas, tidak hanya terbatas pada RSUD Husni Thamrin, tetapi juga mencerminkan kondisi pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil lainnya. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Pemerintah dapat memberikan beasiswa atau insentif kepada mahasiswa kedokteran dan keperawatan yang bersedia untuk bekerja di daerah-daerah tersebut setelah lulus. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan-pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan yang sudah bertugas.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan peralatan medis yang lengkap, dan peningkatan akses terhadap obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, tenaga kesehatan akan lebih termotivasi untuk bekerja di daerah-daerah terpencil dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan manajemen rumah sakit dalam pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung pengembangan karir tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, seperti memberikan tunjangan atau promosi yang menarik. Dinas kesehatan perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja tenaga kesehatan dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Manajemen rumah sakit perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan dukungan yang memadai kepada tenaga kesehatan.
Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan informasi yang jelas dan akurat tentang hak-hak mereka sebagai pasien dan cara melaporkan jika mereka mengalami pelayanan yang buruk.
Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat terus meningkat dan merata di seluruh wilayah. Kasus RSUD Husni Thamrin ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam sistem pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
Penting untuk diingat bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis. Dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.