Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons yang sigap terhadap aspirasi yang disuarakan oleh para demonstran. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua tuntutan yang diajukan dapat langsung dipenuhi secara bersamaan. Hal ini disampaikan Wiranto usai memenuhi panggilan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis.
"Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta," ujar Wiranto. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui aksi demonstrasi.
Wiranto menjelaskan bahwa sebagian besar aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa telah diperhatikan secara seksama oleh Presiden. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa realisasi dari setiap tuntutan tidak dapat dilakukan secara instan. "Tentunya, tidak serentak ya semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot. Oleh karena itu, tentu kita serahkan saja kepada Presiden," imbuhnya. Pernyataan ini mencerminkan pertimbangan matang yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi tuntutan-tuntutan yang diajukan.
Lebih lanjut, Wiranto menyampaikan bahwa dirinya dijadwalkan untuk melaporkan secara langsung kepada Presiden mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam merespons dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi situasi, serta mengambil tindakan yang tepat untuk merespons setiap perkembangan.
Wiranto meyakinkan publik bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan harapan-harapan rakyat dan berupaya untuk menindaklanjutinya secara proporsional. "Kepala Negara sangat memperhatikan harapan rakyat dan berupaya menindaklanjutinya secara proporsional," tegasnya. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat dengan cara yang adil dan bijaksana.
Di sisi lain, Wiranto mengimbau kepada seluruh pihak untuk dapat menahan diri dan tidak bersikap emosional dalam menyikapi situasi yang tengah berkembang. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh suasana. "Kalau semuanya bisa nahan diri, semuanya baik-baik saja," katanya. Imbauan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan penyelesaian masalah secara konstruktif.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang bergulir sejak akhir Agustus 2025 menyuarakan serangkaian tuntutan yang dikenal dengan sebutan "17+8 Tuntutan Rakyat". Tuntutan-tuntutan ini diajukan dengan dua tenggat waktu yang berbeda, yaitu jangka pendek satu minggu (hingga 5 September 2025) dan jangka panjang satu tahun (hingga 31 Agustus 2026).
Dalam jangka pendek, para demonstran menuntut pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi independen yang bertugas untuk mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan sipil, pembebasan para demonstran yang ditahan, serta penindakan tegas terhadap anggota aparat yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Selain itu, para demonstran juga menyoroti berbagai hak istimewa yang dinikmati oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka mendesak agar kenaikan gaji dan fasilitas baru yang diberikan kepada anggota DPR dibatalkan. Mereka juga menuntut agar harta kekayaan seluruh anggota DPR diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Kehormatan DPR untuk memproses anggota yang terbukti melecehkan aspirasi rakyat.
Di bidang ketenagakerjaan, massa aksi meminta pemerintah untuk menjamin upah yang layak bagi para pekerja, mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan membuka ruang dialog yang konstruktif dengan serikat buruh. Mereka juga meminta agar TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen mereka untuk tidak mencampuri urusan sipil.
Untuk jangka panjang, para demonstran menuntut adanya reformasi struktural yang menyeluruh di berbagai bidang. Reformasi ini mencakup pembersihan DPR dari praktik-praktik korupsi dan penyimpangan lainnya, reformasi partai politik agar lebih transparan dan akuntabel, reformasi perpajakan yang lebih adil dan merata, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, serta penguatan KPK, UU Tipikor, Komnas HAM, dan lembaga pengawas independen lainnya.
Mereka juga mendesak adanya reformasi kepolisian agar lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut peninjauan ulang terhadap berbagai kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat.
Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para demonstran mencerminkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Tuntutan-tuntutan ini juga menunjukkan harapan masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah diharapkan dapat merespons tuntutan-tuntutan ini secara serius dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.
Pernyataan Wiranto mengenai respons Presiden Prabowo terhadap aspirasi demonstran memberikan gambaran mengenai pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang berkembang. Pemerintah berupaya untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat, namun juga mempertimbangkan berbagai faktor dan keterbatasan yang ada. Keseimbangan antara responsivitas dan pertimbangan yang matang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.
Pemerintah menyadari bahwa tidak semua tuntutan dapat dipenuhi secara instan. Proses pemenuhan tuntutan membutuhkan waktu, sumber daya, dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah meminta pengertian dan kesabaran dari seluruh masyarakat. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses dialog dan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi.
Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.