Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan persiapan Keputusan Presiden (Keppres) yang akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan tim reformasi Polri. Pengumuman ini disampaikan Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada hari Selasa, 16 September 2025.
"Kalau itu memang sudah disiapkan Keppres-nya," tegas Yusril kepada awak media. Pernyataan ini mengonfirmasi komitmen pemerintah dalam mewujudkan reformasi internal di tubuh kepolisian, sebuah agenda yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto berencana untuk segera melantik para pejabat yang akan mengemban amanah sebagai anggota tim reformasi Polri. Proses pelantikan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat.
"Mungkin akan segera dilantik ya, sehari-dua hari ini," imbuh Yusril, memberikan indikasi bahwa realisasi tim reformasi Polri akan segera terwujud.
Pembentukan tim reformasi Polri ini menjadi angin segar bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja kepolisian. Yusril menjelaskan bahwa Keppres tersebut akan memuat detail mengenai jangka waktu yang diberikan kepada tim untuk merumuskan rekomendasi reformasi yang komprehensif.
"Dan kita lihatlah dalam Keppres-nya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu," jelasnya. Jangka waktu ini akan menjadi tolok ukur efektivitas tim dalam menjalankan tugasnya.
Wacana mengenai pembentukan tim reformasi kepolisian ini sebelumnya telah mencuat setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 11 September 2025. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terkait perlunya reformasi di tubuh Polri.
Sejumlah tokoh agama terkemuka hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Romo Magnis, hingga Lukman Hakim Saifuddin. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat terhadap upaya reformasi kepolisian.
Setelah pertemuan tertutup selama tiga jam, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, menyampaikan kepada media bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk tim reformasi kepolisian.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," ujar Gomar dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pembentukan tim reformasi Polri merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang mendambakan perubahan positif di tubuh kepolisian.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan pembentukan tim reformasi kepolisian. Sambutan positif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
"Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi," kata Nasaruddin Umar. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah dan tokoh masyarakat memiliki visi yang sama dalam mewujudkan reformasi kepolisian.
Pembentukan tim reformasi Polri ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, danHumanis. Tim ini akan bertugas untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja kepolisian, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang komprehensif.
Beberapa isu krusial yang diharapkan menjadi fokus perhatian tim reformasi Polri antara lain:
-
Peningkatan Profesionalisme: Tim diharapkan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan teknis, pengetahuan hukum, serta pemahaman mengenai etika dan kode etik kepolisian.
-
Peningkatan Akuntabilitas: Tim diharapkan dapat merumuskan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di tubuh Polri. Hal ini mencakup penguatan peran pengawas internal dan eksternal, serta penerapan sistem pelaporan dan penanganan pengaduan yang transparan dan akuntabel.
-
Peningkatan Transparansi: Tim diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Hal ini mencakup keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
-
Peningkatan Pelayanan Publik: Tim diharapkan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Polri. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta penerapan standar pelayanan minimal yang jelas dan terukur.
-
Peningkatan Perlindungan HAM: Tim diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman mengenai HAM bagi anggota Polri, penerapan standar operasional prosedur yangHumanis, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Selain itu, tim reformasi Polri juga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu seperti:
-
Penanganan Kasus Kekerasan oleh Aparat: Tim diharapkan dapat merumuskan mekanisme penanganan kasus kekerasan oleh aparat yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini mencakup investigasi yang independen dan imparsial, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, serta pemberian kompensasi dan rehabilitasi bagi korban kekerasan.
-
Pemberantasan Korupsi: Tim diharapkan dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi di tubuh Polri yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pencegahan korupsi melalui peningkatan integritas dan akuntabilitas anggota Polri, serta penindakan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu.
-
Penanganan Kejahatan Transnasional: Tim diharapkan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam menangani kejahatan transnasional seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Hal ini mencakup peningkatan kerja sama internasional, peningkatan kemampuan deteksi dan investigasi, serta peningkatan penggunaan teknologi informasi.
Pembentukan tim reformasi Polri ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan kepolisian yang lebih baik. Namun, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada komitmen dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja tim reformasi Polri.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap tim reformasi Polri, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan politik. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan reformasi kepolisian dapat berjalan dengan sukses dan mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, danHumanis.
Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan perubahan mendasar di tubuh Polri. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada aspek struktural dan kelembagaan, tetapi juga mencakup perubahan budaya dan mentalitas anggota Polri. Dengan demikian, diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang benar-benar melayani dan melindungi masyarakat, serta menjadi penegak hukum yang adil danHumanis.
Diharapkan pula, tim reformasi ini diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi, kompeten di bidangnya, dan memiliki visi yang jelas mengenai reformasi kepolisian. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat sipil, juga sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan yang transparan, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan tim reformasi Polri dapat menjalankan tugasnya dengan sukses dan mewujudkan kepolisian yang lebih baik bagi Indonesia.